Labuhanbatu, issu.com – Situasi konsep perjalanan Haji untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu dinilai sedikit bermasalah, lantaran masih ditemukan adanya dugaan ketimpangan dalam proses realisasi keberangkatan calon jamaah di Lingkungan Asrama Haji Rantauprapat, Sabtu (20/7) malam kemarin.
“Panitia saat pemberangkatan tadi malam tebang pilih ketika memasukkan keluarga calon jamaah kedalam gedung Asrama Haji, kalau keluarga pejabat bisa masuk, sementara kita yang orang biasa ini hanya menonton dari luar,” keluh Joko, warga Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat, Labuhanbatu, Minggu (21/7/2019).
Ironisnya, didapati kegerahan keluarga calon jamaah akibat kurangnya sosialisasi tentang pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH) dan proses pemberangkatan tersebut.
“Saya menduga, pihak Kemenag ada konspirasi dengan KBIH. Sebab, persoalan pelunasan ONH dan proses keberangkatan saja kami bingung mau tanya kemana, terpaksa tanya ke KBIH yang dihunjuk, bayar lagi lah,” bilang Joko, yang mengaku letih mengurus keberangkatan abang kandungnya.
Disisi lain, Gusti Randa, juga mengesalkan ‘gaya’ Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Labuhanbatu yang mengambil kesempatan dengan memanfaatkan Kepala Kantor Urusan Agama (Ka KUA) di tiap- tiap Kecamatan menjadi tutor dalam proses pemberangkatan jamaah haji.
“Sepengetahuan saya itu tidak diperbolehkan, pihak Kemenag terlibat dalam struktur KBIH, semisal Ustadz Tukino, beliau kan Ka KUA Kecamatan, tapi ikut dalam KBIH. Ada pula sistem penentuan kursi VIP untuk pemberangkatannya,” terang Gusti.
Menjawab itu, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Labuhanbatu, H. Syafiruddin S.Ag, menyangkal adanya sistem yang tidak benar ketika proses pemberangkatan.
“Sosialisasi kita lakukan melalui Ka KUA untuk disampaikan kepada jamaah di Kecamatan masing- masing. Dan juga kita sampaikan ke KBIH supaya disampaikan ke jamaah yang manasik di KBIH masing- masing,” sebutnya.
Tambah dia, Bank penerima setoran juga memanggil calon jamaah yang akan melunasi, dan melakukan koordinasi pelunasan setiap harinya. Serta, tidak ditemukan adanya kekisruhan pada mekanismenya.
“Tidak ada pilih kasih menetapkan manifes untuk menentukan kursi VIP, itu di susun berdasarkan tupoksi Kemenag. Menurut hemat kami, tidak ada kericuhan saat pemberangkatan, dan setahu saya, Pas (ID Card) itu diberikan sesuai dengan daftar panitia dan undangan,” sanggahnya.
( bede | noer | ic )
