Kajari Labuhanbatu Apresiasi Kejatisu Tangkap Dirut PT KBN

0
112

Ket. Photo : Kejari Labuhanbatu Jefri Pananging Makapedua.

 

Labuhanbatu | Issu.Com – Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu apresiasi kinerja Tim Tangkap Buronan (Tabur) intelejen Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu) menangkap Dirut PT Karya Bukti Nusantara (KBN), DPO Kasus korupsi pengadaan sarana air minum di Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

Ucapan apresiasi tersebut disampaikan Kajari Labuhanbatu Jefri Pananging Makapedua melalui Kasi Intel Kejari Labuhanbatu Firman Simorangkir kepada Issu.Com, Jumat (14/1).
“Pak Kajari sangat mengapresiasi hasil kerja keras Tim Tabur Intelejen Kejatisu yang telah berhasil mengamkan JP, Dirut PT KBN, DPO kasus korupsi pengadaan sarana air minum yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2007 di Sibisa, Kecamatan Ajibata, Tobasa,” Ungkap Kasi Intel.

Diketahui sebelumnya, melalui siaran pers nomor : 02/Penkum/01/2022, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara IBN Wiswantanu melalui Asisten Intelejen Dr Dwi Setyo Budi Utomo menerangkan terpidana JP berhasil diamankan di rumah sekaligus tempat usahanya, pada Kamis 13 Januari 2022, di Gang Madirsan Ujung, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut.

Terpidana JP ditangkap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan berkas perkara pengadaan sarana air minum di Sibisa, Kecamatan Ajibata, Tobasa yang bersumber dari DAK senilai Rp. 1.870.000.000,- dengan putusan 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. JP ditetapkan sebagai DPO sejak 31 Juli 2018.

Dalam perkara korupsi ini, ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni DRS, GN dan AM yang sudah menjalani hukuman. JP berhasil diamankan Tim Tabur Intelijen Kejati Sumut dan TS yang saat ini masih DPO. Kelima tersangka tersebut dituntut dengan Pasal 3 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Diketahui bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai waktu dan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Sehingga diketahui berdasarkan perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Negara (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp. 519.584.436,41 yang telah dibayarkan ke kas negara.

Saat diamankan terpidana tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara untuk selanjutnya diserahkan ke Cabjari Toba Samosir di Porsea. (Indra-Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here